Oleh: Ahmad Fizal Fakhri*

Ada sebuah satire yang melegenda di ruang guru dari Sabang sampai Merauke: "Ganti menteri, ganti kurikulum." Kalimat ini bukan sekadar guyonan sinis di sela-sela jam istirahat, melainkan sebuah ratapan atas realitas pendidikan kita yang seolah berjalan di atas treadmill, berlari kencang, berkeringat hebat, namun tetap di tempat yang sama.

Di republik ini, pendidikan tampaknya telah menjadi laboratorium raksasa yang tak pernah berhenti bereksperimen. Setiap kali nakhoda di Jalan Jenderal Sudirman berganti, setiap itu pula kemudi diputar secara ekstrem. Kita seolah sedang mengidap "penyakit pemula": selalu merasa perlu menghapus jejak pendahulu demi menancapkan bendera baru. Padahal, pendidikan bukan soal siapa yang paling cepat menginjak pedal gas, melainkan soal seberapa konsisten kita menjaga arah kompas.

Problem pendidikan kita hari ini bukan terletak pada sel-sel otak para perumusnya. Kita punya segudang guru besar dan pakar yang sanggup menyusun draf kurikulum secanggih Finlandia. Namun, persoalan akut kita adalah "syahwat reformasi" yang tidak dibarengi dengan napas panjang. Kita mahir melahirkan bayi kebijakan, tapi payah dalam membesarkannya hingga dewasa.

Path Dependency dan Jebakan Terminologi
Dalam dua dekade terakhir, kronik pendidikan kita adalah riwayat tentang adaptasi yang dipaksakan. Sejak KBK 2004, KTSP 2006, K-13, hingga Kurikulum Merdeka, kita melihat pola yang serupa: pergantian istilah yang masif namun gagap di level eksekusi. Guru-guru di lapangan dari kaki Gunung Semeru hingga pesisir Morotai dipaksa menjadi "atlet administrasi". Mereka lebih sibuk mengisi aplikasi, memahami glosarium baru, dan mengejar prasyarat teknis ketimbang menyelami kedalaman batin siswa.

Secara teoritis, seringnya perubahan ini menciptakan apa yang disebut sebagai path dependency yang kacau. Kebijakan baru menindih kebijakan lama yang bahkan belum sempat dievaluasi secara jernih. Akibatnya, terjadi penumpukan trauma birokrasi di tingkat sekolah. Faktanya, perubahan kurikulum yang terlalu prematur hanya akan menghasilkan "kulit" yang tampak baru, sementara "daging" pembelajarannya tetap menggunakan pola lama karena SDM di lapangan sudah mengalami kelelahan psikologis (change fatigue).

Absennya Grand Design yang "Imun" Politik
Pangkal masalahnya jelas: Indonesia tidak memiliki Grand Design pendidikan yang memiliki imunitas terhadap virus politik lima tahunan. Pendidikan kita masih dipandang sebagai komoditas politik untuk menunjukkan kinerja instan, bukan sebagai investasi peradaban jangka panjang.

Data PISA (Programme for International Student Assessment) selama 20 tahun terakhir adalah tamparan keras bagi ego kita. Skor literasi dan numerasi anak-anak kita bergerak seperti grafik jantung yang sekarat, datar dan stagnan di papan bawah. Padahal, dalam kurun waktu yang sama, kita sudah berkali-kali mengganti kulit kurikulum dan menghabiskan triliunan rupiah anggaran. Ini adalah bukti empiris bahwa kegaduhan di tingkat kebijakan tidak berkorelasi linear dengan kualitas di ruang kelas. Kita sibuk merenovasi ruang tamu (kurikulum), sementara fondasi rumah (kualitas guru dan kesejahteraan) tetap rapuh.

Negara-negara yang sukses melompati zaman, seperti Korea Selatan atau Vietnam, tidak hobi melakukan manuver akrobatik di setiap pergantian rezim. Mereka menetapkan satu tujuan besar selama 30 tahun, dan siapa pun menterinya, mereka hanya boleh mengubah cara teknis mencapainya, bukan membongkar kiblatnya. Di sini, kita justru sibuk berdebat soal nama ujian nasional atau format rapor, sementara substansi literasi dasar makin tertinggal jauh.
 
Menagih Konsistensi Peradaban
Kita butuh UU Sistem Pendidikan Nasional yang lebih dari sekadar aturan teknis, melainkan sebuah "Konstitusi Pendidikan" yang mengunci arah jalan bangsa. Kebijakan pendidikan harus ditarik keluar dari pusaran kepentingan partai politik atau ego sektoral seorang menteri. Tanpa blueprint yang diproteksi secara hukum, pendidikan kita akan terus menjadi proyek bongkar-pasang yang menguras energi dan anggaran tanpa hasil yang substansial.

Ego sektoral harus menyerah pada konsistensi. Mari kita akui dengan jujur: pendidikan kita bukan kekurangan ide-ide cemerlang. Kita hanya kekurangan kesabaran untuk melihat sebuah ide tumbuh, berbuah, dan akhirnya dipanen. Jika kita terus memaksakan diri mengganti tanaman setiap kali musim hujan berganti, jangan harap kita akan memiliki hutan peradaban yang rimbun.

Sudah saatnya kita berhenti menjadikan ruang kelas sebagai arena uji coba. Guru butuh ketenangan untuk mengabdi, siswa butuh kepastian untuk bertumbuh. Tanpa konsistensi, semua transformasi yang kita dengungkan hanyalah sekadar orasi yang akan hilang disapu angin saat menteri berikutnya dilantik. Pendidikan adalah maraton, bukan lari sprint yang bisa dipaksakan hanya untuk kepentingan legacy sesaat.

*Penulis adalah Peneliti di Bidang Dunia Pendidikan Islam Indonesia sekaligus Dosen Muda FTIK UIN Sunan Ampel Surabaya